W88 slot ưu đãi ngập tràn

Kuasa Hukum Habib Bahar Layangkan Surat ke DPR, Ini Bentuk Diskriminasi Hukum

POJOKSATU.id, BANDUNG-  Pasca penangkapan kembali Habib Bahar bin Smith karena melanggar asimilasi. Kuasa Hukum Habib Bahar bin Smith melayangkan surat kepada sejumlah instansi termasuk Ketua Komisi III DPR RI atas dugaan diskriminasi hukum terhadap kliennya.
Aziz Yanuar mengatakan, surat tersebut dilayangkan atas berbagai pertimbangan namun didasari atas pembatalan asimilasi kepada Bahar.
“Saya menilai pembatalan yang dilakukan tidak berdasar. Menurut dia, ceramah yang disampaikan oleh Bahar ketika itu merupakan bagian dari kebebasan berpendapat sebagaimana diatur Pasal 28 UUD 1945. Selain itu, kritik yang disampaikan Bahar merupakan bentuk kecintaan kliennya terhadap bangsa, negara, dan pemerintahan Indonesia,” paparnya, Kamis (21/5).
Kritik dan koreksi yang diungkapkan, sifatnya biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta berdemokrasi.
“Hal ini merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945,” jelas Aziz.
Selain itu, kata Aziz, Bahar tidak pernah berniat untuk melakukan pengumpulan massa di Pondok Pesantren Tajul Alawiyyin.
“Jemaah datang atas keinginan sendiri sebagai bentuk rasa syukur atas kebebasan kliennya. Perlakuan terhadap kliennya dinilai diskriminatif apabila dibandingkan dengan konser musik yang digelar BPIP,” terangnya.
Dirinya melihat, apa yang dialami oleh kliennya sangatlah berbeda perlakuan dengan pemerintah pada saat konser musik yang digelar BPIP dan MPR yang melanggar PSBB tapi tidak ada tindakan dari penegak hukum.
“Hal ini jelas merupakan tindakan diskriminasi hukum terhadap klien kami,” jelas dia.
Selain itu, Aziz menambahkan, pihaknya menyayangkan pemindahan yang dilakukan terhadap Bahar dari Lapas Gunung Sindur ke Lapas Kelas I Batu Nusakambangan.
“Kuasa hukum sama sekali tidak mendapatkan informasi mengenai pemindahan itu. Maka dari itu, pemindahan dinilai telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” paparnya.
Dalam surat kepada DPR RI, terdapat dua tuntutan yang disematkan dalam surat tersebut, berikut bunyinya:
1. Melakukan pemanggilan dan peneguran keras kepada Menteri Hukum & HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum & HAM, karena memberlakukan kebijakan subjektif tanpa ketentuan hukum yang jelas dengan tindakan yang melanggar HAM, tindakan yang SANGAT TIDAK LAYAK, BERLEBIHAN, SUPER REPRESIF, merupakan SUATU BENTUK ABUSE OF POWER dan suatu tindakan SANGAT OTORITER serta suatu bentuk tindakan penegakan hukum SANGAT DISKRIMINATIF;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum & HAM melalui Kepala Lapas Cibinong untuk mencabut Surat Pembatalan Asimilasi terhadap Klien kami dan memberlakukan kembali asimilasinya;
Kami memohon agar Bapak dapat mencermati dan membenahi hal ini segera sesuai dengan kewenangan Bapak dan institusi DPR sehingga EQUALITY BEFORE THE LAW tidak hanya menjadi slogan semata di Republik yang kita cintai ini, dan keadilan dapat segera tegak, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Kami masih percaya dan yakin bahwa keadilan dapat tegak di Negara ini.
Akhir kata, kami sampaikan firman Allah SWT :
“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian saksi yang adil karena Allah. Dan JANGANLAH KEBENCIAN KALIAN TERHADAP SUATU KAUM MENGHALANGI KALIAN BERLAKU ADIL. BERLAKU ADIL LAH, karena perbuatan adil itu lebih dekat kepada takwa” (QS. AL Maidah : 8)
(arf/pojoksatu)
The post Kuasa Hukum Habib Bahar Layangkan Surat ke DPR, Ini Bentuk Diskriminasi Hukum appeared first on Pojoksatu.id.


Thursday January 01, 1970